MEMAHAMI ONSPLITSBARE AVEU DALAM PERSIDANGAN PERDATA

web

 

Written by Harvien on . Hits: 268

MEMAHAMI ONSPLITSBARE AVEU DALAM PERSIDANGAN PERDATA

Oleh : Hardinal (Hakim Tinggi PTA Banten)

         A. PENDAHULUAN

Menurut sistem HIR dalam acara perdata, hakim (untuk memutus atau mengambil suatu putusan, pen.) terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.[1] Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata disebut oleh undang-undang secara enumeratif, sebagai berikut :

  1. Rumusan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti terdiri :

- Bukti tertulis (KUH Perdata diatur pada Pasal 1867 dst; RBg. Pasal 285 dst.);

- Bukti dengan saksi-saksi;

- Persangkaan;

- Pengakuan-pengakuan;

- Sumpah.

  1. Rumusan Pasal 164 HIR, yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

-  Bukti dengan surat;

-  Bukti dengan saksi;

-  Persangkaan-persangkaan;

-  Pengakuan;

-  Sumpah.

  1. Rumusan Pasal 1866 KUH Perdata, alat pembuktian meliputi :

- Bukti tertulis;

- Bukti saksi;

- Persangkaan;

- Pengakuan;

- Sumpah.

Alat-alat bukti menurut ketentuan undang-undang hukum perdata yang tercantum di atas, terdiri dari 5 (lima) macam dengan sedikit perbedaan secara redaksional antara rumusan dalam RBg, HIR dan KUH Perdata, tetapi secara kronologis dan substansial adalah sama. Sudikno Mertokusumo memberi rangkuman bahwa alat-alat bukti ialah : Alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.[2] Alat-alat bukti tersebut bila diklasifikasi, maka alat bukti tertulis (surat) dan alat bukti saksi tergolong alat bukti langsung. Disebut alat bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan, diajukan dan ditampilkan dalam proses persidangan secara fisik. Di samping alat bukti langsung, terdapat juga alat bukti tidak langsung. Maksudnya pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, yaitu : persangkaan, pengakuan dan sumpah.[3]

Adapun dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan kajian pada alat bukti urutan keempat yaitu “pengakuan” untuk memahami bagaimana cara penerapan onspilitsbare aveu (pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan).[4] Apakah pengakuan berekor[5] dapat dipecah

belah[6], atau bolehkah dipisah-pisahkan? Dan akan dipaparkan secara deskriptif.

B. BEBAN PEMBUKTIAN

Dalam menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan ke persidangan, hakim memerlukan pembuktian terhadap peristiwa yang diajukan para pihak. Hukum pembuktian menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (burden of proof, burden of producing eviden) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Misalnya, dalam suatu kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan ternyata penggugat tidak dapat membuktikannya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, memerlukan suatu kehati-hatian dan harus adil dalam penerapannya.[7] Adil, sesuai dengan prinsip fair trial dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparsialitas.[8] Dalam hal ini hakim harus cukup arif dalam menerapkan asas-asas hukum pembuktian. Dinyatakan dalam Pasal 283 RBg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Redaksi Pasal 163 HIR : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Berbicara mengenai beban pembuktian, menyangkut langsung dengan masalah pembagian beban pembuktian. Masalah apa saja yang dibebankan pembuktiannya kepada penggugat, dan bagian mana pula yang menjadi beban tergugat. Supaya tidak terjadi praktik pembebanan yang merugikan salah satu pihak.[9]

Menurut Yahya Harahap pembuktian[10] mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana telah dipaparkan di muka.

Menurut Mukti Arto, ada tiga teori pembuktian yaitu[11]:

a. Teori pembuktian babas, teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.

b. Teori pembuktian negatif, dalam teori ini hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh undang-undang.

c. Teori pembuktian positif, dalam teori ini diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam undang-undang.

C. PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa “pengakuan” termasuk alat bukti tidak langsung. Bilamana dilihat dari sifat dan bentuknya, pengakuan tidak tepat untuk disebut sebagai alat bukti. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud.[12] Maka oleh karena itu pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya memang mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimuat sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR (284 RBg, 1866 KUH Perdata) pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.[13] Menurut hemat penulis karena itu pula di dalam pasal-pasal tentang jenis alat bukti sebagaimana telah dikutip di atas tidak disebutkan kata bukti di depannya, hanya disebut “pengakuan”, sedangkan alat-alat bukti “surat” dan “saksi” disebut dengan kata “bukti tertulis (bukti dengan surat)” dan “bukti saksi (bukti dengan saksi)”. Apalagi dalam acara pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari :

-          Keterangan saksi;

-          Keterangan ahli;

-          Surat;

-          Petunjuk, dan

-          Keterangan terdakwa.

Sedangkan “pengakuan” tidak dikategorikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pidana di Indonesia. Dalam acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, lebih diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi. Namun tidak mengurangi pentingnya alat bukti surat dalam bentuk pidana tertentu, seperti kasus korupsi, pemalsuan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain sebagainya.

Sekalipun tidak dicantumkan kata “bukti” pada “pengakuan”. Namun dalam ketiga pasal (Pasal 284 RBg, 164 HIR dan 1866 KUH Perdata) dengan tegas menyatakan bahwa pengakuan sebagai salah satu alat bukti yang berada pada urutan keempat, setelah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan dan/atau sebelum alat bukti sumpah yang menduduki urutan yang terakhir (kelima).

Pengakuan (bekentenis, confession) adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923-1928 KUH Perdata.

Pengakuan dapat dibedakan kepada tiga macam[14] sebagai berikut :

  1. Pengakuan Murni (aveu pur et simple) adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita pihak lawan. Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak tergugat, kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan;
  2. Pengakuan dengan Kualifikasi (gequalificeerde bekentenis) adalah pengakuan yang dilakukan oleh tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan;
  3. Pengakuan dengan Klausula (geclausuleerde bekentenis), adalah pengakuan dari tergugat tentang hal pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada hakikatnya adalah pengakuan dengan sangkalan. Akan tetapi bedanya adalah bahwa dalam pengakuan dengan klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnya memebebaskan sebagai dasar penolakan gugatan penggugat.


    D. PENGAKUAN BEREKOR

Mencermati tiga bentuk pengakuan terdahulu, satu di antaranya adalah pengakuan murni, yang sudah diterima secara utuh dan menurut Pasal 311 RBg, Pasal 174 HIR, dan Pasal 1925 KUH Perdata termasuk alat bukti sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan jenis kedua dan ketiga, yaitu pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan berklausula tidak diakui secara utuh, melainkan pengakuan berekor, memiliki keterangan tambahan. Kedua bentuk pengakuan tersebut dikategorikan sebagai Onsplitsbare Aveu (Pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan). Pasal 313 Rbg, Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KUH Perdata masing-masing pasal menjelaskan : Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya (Pasal 313 RBg). Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagiannya saja dan menolak sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berhutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya menyebutkan sesama pengakuan itu beberapa perbuatan yang tidak benar (Pasal 176 HIR). Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah untuk kerugian orang yang melakukannya. Namun hakim leluasa untuk memisah-misah pengakuan itu manakala siberutang di dalam melakukannya, guna membebaskan dirinya, telah memajukan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu (Pasal 1924 KUH Perdata).

Menurut ketentuan RBg, HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya. Pasal 1925 Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Menurut Sudikno bahwa terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu) itu pembuktiannya dibebankan kepada penggugat. Penggugat harus dibebani dengan pembuktian seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan sangkalan terhadap gugatan penggugat. Penggugat harus membuktikan ketidakbenarannya keterangan tambahan dari tergugat. Membuktikan suatu negatif itu sukar, maka penggugat akan membuktikan bagian jawaban tergugat yang merupakan pengakuan. Dan apabila hal ini berhasil dibuktikan oleh penggugat, maka tergugatlah yang harus membuktikan kebenaran keterangan tambahannya. Untuk jelasnya diberikan ilustrasi seperti berikut. A mengadakan perjanjian jual beli dengan B dan menggugat B untuk membayar. B mengakui adanya jual beli tersebut, tetapi dengan keterangan tambahan bahwa B telah membayar. Dalam hal ini A dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan dari B tidak benar, yaitu bahwa B tidak membayar. Pembuktian negatif ini sukar dilakukan sehingga A akan memilih mencoba membuktikan adanya perjanjian jual beli yang didalilkan oleh penggugat sendiri dan yang telah diakui oleh B. kalau A berhasil membuktikan hal ini maka B harus membuktikan adanya pembayaran. Jadi hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan (onsplitsbare aveu) kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.

Menurut R. Supomo[15] bahwa Pasal 176 Reglemen Indonesia (selanjutnya ditulis RI) memuat doctrine “onsplitsbaar aveu”, yang bersal dari pasal 1924 BW. Pasal tersebut melarang dipecah belahnya suatu pengakuan sehingga merugikan pihak yang mengaku. Hal demikian hanya boleh dilakukan, apabila orang yang berutang, dengan maksud untuk membebaskan diri, mengemukakan hal-hal yang terbukti tidak benar. Pasal 176 RI dan Pasal 1924 BW adalah mengenai pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian biasanya dijalankan demikian, bahwa penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang menciptakan suatu hak (rechtscheppende feiten), sedang tergugat diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa yang melenyapkan suatu hak (recht vernietigende feiten).

Pengakuan yang diatur dalam Pasal 176 RI menurut R. Supomo bukan suatu pengakuan yang murni, (bukan aveu pur et simple) melainkan suatu jawaban yang mengandung “pengakuan” sebagian dari hal-hal yang dikemukakan penggugat, sedangkan jawaban itu mengandung pula “penyangkalan” dari hal-hal yang diajukan oleh penggugat yang berisi peristiwa-peristiwa yang melumpuhkan tuntutan penggugat. Jawaban tergugat memunculkan peristiwa-peristiwa yang menciptakan hak (ontstaansfeiten der rechts betrekking) adalah berlainan dengan gambaran yang diajukan oleh penggugat. Misalnya tergugat mengakui membeli barang yang dijual oleh penggugat, akan tetapi dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang disebut oleh Penggugat. Pada hakekatnya jawaban tersebut adalah suatu penyangkalan yang beralasan. Pasal 176 melarang kepada hakim untuk menganggap seolah-olah jual beli yang dikemukakan oleh penggugat itu telah terbukti, walaupun sudah diakui oleh tergugat (sudah terbukti oleh “pengakuannya”). Namun dalam hal demikian penggugat mendapat “beban untuk membuktikan jual-beli” sebagaimana tersebut dalam gugatan, karena pengakuan tergugat yang demikian dikategorikan sebagai pengakuan kualifikasi (gequalificeerde bekentenis).

Demikian halnya dengan pengakuan dengan tambahan suatu clausule (klausul) yang melumpuhkan tuntutan penggugat. Misalnya tergugat mengakui bahwa ia pinjam uang Rp 100 juta dari penggugat, akan tetapi tergugat menambah pengakuannya dengan klausul bahwa tergugat telah membayar lunas uang pinjamannya.

Pengkuan dengan clausule dalam literatur Belanda disebut (geclausuleerde bekentenis). Dengan adanya jawaban demikian hakim tidak boleh menganggap, bahwa “pinjaman uang Rp 100 juta telah terbukti” meskipun adanya pinjaman itu sebenarnya telah terang antara kedua pihak, sedang yang menjadi persengketaan sesungguhnya hanya “soal benar atau tidak pembayaran lunas” pinjaman itu. Dalam hal yang demikian Pasal 176 RI masih mewajibkan kepada penggugat untuk membuktikan adanya pinjaman uang dan jika ia gagal dalam pembuktian itu, tuntutannya akan ditolak oleh hakim. Acara demikian memang aneh, tetapi ini adalah akibat dari politik hukum tentang pembagian beban pembuktian.

Kemudian, R. Supomo mengutip dua pendapat ahli hukum, pertama yang dikemukakan oleh MR. WYERS bahwa di dalam sistem acara perdata bagi orang-orang Indonesia, doktrin “onsplitsbaar aveu” itu tidak tepat, oleh karena hakim yang aktif dalam sistem tersebut, oleh doktrin tadi dihalangi untuk menyelidiki kebenaran materiil di dalam persengketaan antara kedua pihak. Selanjutnya pendapat MR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia : Sebaiknya hakim dalam menghadapi pengakuan dengan tambahan itu, diberi kebebasan untuk menetapkan seberapa jauh ia akan memberi kekuatan kepada pengakuan tersebut, seperti pengakuan di luar sidang pengadilan (vrij bewijs).[16]

Menurut Yahya harahap, dilarang melakukan pemisahan antara pengakuan yang satu dengan yang lain, atau pengakuan tidak boleh dipisah-pisah antara yang satu dengan yang lain. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR, Pasal 1924 berbunyi :

Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.[17]

Apabila dalam proses pemeriksaan perkara timbul pengakuan berkualifikasi atau berklausul, harus ditegakkan patokan penegakan penerapan beban wajib bukti berdasarkan prinsip yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR maupun berdasarkan ajaran pembebenan menurut kepatutan dengan acuan sebagai berikut[18] :

Lebih lanjut, Yahya Harap mengemukakan dua hal dalam masalah ini :

  1. Apabila dalil gugatan dan bantahan yang bersamaan dengan pengakuan seimbang atau sama beratnya, hakim bebas menentukan beban wajib bukti secara berimbang;

  2. Apabila dalil gugatan dan dalil bantahan yang mengikuti pengakuan tidak seimbang, pembebanan wajib bukti titik beratnya dipikulkan kepada pihak yang lebih ringan atau lebih mudah bobot
    kesulitan pembuktiannya.

Terlepas dari acuan di atas, yang menjadi dasar penerapan tidak boleh mengubah arti pengakuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan bagi pihak yang memberi pengakuan dengan cara menghilangkan atau menyingkirkan beberapa bagian dari pengakuan itu atau dengan cara memisah pengakuan dengan bantahan.

Larangan onsplitsbaar aveu yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR, menurut Yahya Harap telah menimbulkan akibat hukum : tidak ada yang diakui; oleh karena itu, penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugat, sekalipun telah diakui tergugat.

Ada peristiwa yang tidak termasuk larangan pemisahan pengakuan. Dengan demikian apabila peristiwa yang didalilkan penggugat diakui tergugat, pengakuan itu dapat dipisah dari keterangan tambahan yang berkualifikasi atau klausul, yakni apabila keterangan tambahan itu bersifat membebaskan atau pembebasan dari dalil dan tuntutan gugatan. Ambil contoh A menggugat B untuk membayar utangnya sebesar Rp 100 juta. B mengakui utang itu, tetapi bukan Rp 100 juta, besarnya hanya Rp 50 juta. Klausul seperti itu merupakan bantahan yang bersifat membebaskan tergugat dari tuntutan. Dalam kasus yang demikian Pasal 1924 ayat (2) KUH Perdata memberikan wewenang kepada hakim untuk memisah pengakuan dari klausul. Cuma pasal ini mengatakan, apabila keterangan yang bersifat pembebasan yang diajukan palsu. Akan tetapi syarat itu dianggap tidak mutlak. Asal keterangan tambahan itu, benar-benar bersifat dan bertujuan membebaskan diri, hakim berwenang melakukan pemisahan.[20]

Contoh-contoh kasus yang dikemukakan di atas berkaitan dengan kompetensi Peradilan Umum. Namun kasus-kasus dengan onsplitsbaar aveu sering terjadi pada kasus yang menjadi kewenangan Peradilan Agama baik bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah maupun bidang ekonomi syari'ah. Misalnya dalam bidang perkawinan seperti perkara harta bersama. Untuk jelasnya diberikan ilustrasi seperti kasus posisi A (bekas suami) selaku penggugat, menggugat harta bersama yang dikuasai oleh B (bekas isteri) berupa 25 unit mobil jenis (x). B dalam jawabannya hanya mengakui memiliki mobil 15 unit, yang 10 unit dibantah secara tegas oleh B adalah milik PT. Travel Tanpa Nama. Kemudian, dari 15 unit yang diakui oleh B, 5 unit di antaranya sudah tidak ada lagi, karena sudah disita oleh pihak ketiga (bank), karena A dan B sebelum bercerai atau ketika mereka masih dalam ikatan perkawinan pernah meminjam uang pada bank sebesar Rp 1 Milyar dan BPKB 5 unit mobil tersebut dijadikan agunan (borg). Sejak perkawinan mereka putus, B tidak pernah lagi membayar angsuran kredit dimaksud, yang akhirnya bank mengeksekusi hak tanggungan itu.

Dalam kasus di atas, B mengakui dalil gugatan penggugat dengan suatu tambahan keterangan (jawaban berekor). Maka pengakuan dengan sangkalan B tersebut menurut ketentuan pasal 1924 KUH Perdata dan pasal 176 HIR, tidak dapat dipisah-pisahkan dan beban pembuktian tetap kepada penggugat. Larangan onsplitsbaar aveu yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR, menurut Yahya Harap telah menimbulkan akibat hukum : tidak ada yang diakui; oleh karena itu, penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugat, sekalipun telah diakui tergugat. Bila penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar ia memiliki 25 unit mobil berupa harta bersama, maka barulah tergugat diwajibkan dengan beban pembuktian atas apa yang disangkalnya. Menurut Yahya Harahap, hal semacam ini tergolong menerapkan beban pembuktian berdasarkan asas kepatutan dan pembebanan pembuktian berimbang.

Demikianlah, penulis menyadari tulisan yang singkat dan sederhana ini banyak kekurangan, kritik yang konstruktif selalu diharapkan untuk perbaikan ke depan. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca yang budiman, khususnya bagi praktisi hukum (para hakim) dalam melaksanakan tugas pokoknya. Ketepatan dalam menerapkan beban pembuktian terhadap para pihak yang berperkara dalam proses persidangan merupakan wujud pra-keadilan yang menghantar majelis hakim menjadi profesional dalam rangka menemukan hukum untuk menjatuhkan putusan akhir dengan keadilan yang proporsional. (Catatan: Tulisan penulis ini telah pernah dimuat dalam Badilag.net beberapa tahun lalu).

DAFTAR BACAAN

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998

Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

N.E Algra dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Binacipta, Jakarta, 1983

R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Jakarta, 1977

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988

Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

 


[1] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 116

[2] Ibid

[3]Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 558

[4]Bandingkan : Splitsing (N.B.W.art 1961; KUH Perdata Pasal 1924) pemisahan dari suatu pengakuan, keterangan: pemisahannya dilakukan sedemikian rupa, sehingga satu bagian daripadanya yang dipergunakan untuk pembuktian dan membiarkan sisanya di luar perhitungan. Pada umumnya berlaku larangan untuk mengadakan pemisahan suatu pengakuan yang merugikan orang yang mengucapkannya. Lihat : Onsplitsbaarheid, hal tidak boleh dipisah-pisahkan (dari suatu pengakuan), pada umumnya suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya, sehingga sebagian darinya diterima sebagai benar sedangkan bagian yang selebihnya tidak diindahkan. Pengakuan bahwa ada uang yang dipinjam, tetapi bahwa jumlah itu telah dibayar kembali, membuat utang pinjaman jadinya tidak begitu saja pasti (N.E Algra dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 349 dan 527)

[5]Adapun kata-kata “pengakuan berekor” adalah istilah dari penulis sendiri. Yang penulis maksudkan adalah pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausul).

[6]Supomo menulis onsplitsbaar aveu, yang diartikannya dengan “pengakuan yang tidak boleh dipecah belah” (Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 72). Sedangkan Sudikno, menulis dan mengartikan onsplitsbare aveu dengan “pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan” (Sudikno, Op-cit, hlm 143)

[7]Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45

[8]R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Jakarta, 1977, hlm. 15

[9] Yahya Harahap, Op-cit, hlm. 518

[10]Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.

[11]Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 136

[12]Ibid, hlm. 558

[13]Sudikno, Op-cit, hlm. 143

[14] Bandingkan : Yahya Harahap, Op-cit, hlm. 734-737

[15] R. Supomo, Op-cit, hlm. 72-73

[16]Ibid, hlm. 73

[17]Yahya Harahap, Op-cit, hlm. 738

[18]Ibid, hlm. 740

[19]Ibid

[20] Ibid, hlm. 743

MEMAHAMI ONSPLITSBARE AVEU DALAM PERSIDANGAN PERDATA
Oleh : Hardinal (Hakim Tinggi PTA Banten)
 
A. PENDAHULUAN
Menurut sistem HIR dalam acara perdata, hakim (untuk memutus atau  mengambil suatu putusan, pen.) terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya  boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.  Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata disebut oleh undang-undang secara enumeratif, sebagai berikut :
1) Rumusan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti terdiri : 
- Bukti tertulis (KUH Perdata diatur pada Pasal 1867 dst; RBg. Pasal 285 dst.);
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan-pengakuan;
- Sumpah.
2) Rumusan Pasal 164 HIR, yang disebut alat-alat bukti, yaitu :
- Bukti dengan surat;
- Bukti dengan saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah.
3) Rumusan Pasal 1866 KUH Perdata, alat pembuktian meliputi :
- Bukti tertulis;
- Bukti saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah.
Alat-alat bukti menurut ketentuan undang-undang hukum perdata yang tercantum di atas, terdiri dari 5 (lima) macam dengan sedikit perbedaan secara redaksional antara rumusan dalam RBg, HIR dan KUH Perdata, tetapi secara kronologis dan substansial adalah sama. Sudikno Mertokusumo memberi rangkuman bahwa alat-alat bukti ialah : Alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.  Alat-alat bukti tersebut bila diklasifikasi, maka alat bukti tertulis (surat) dan alat bukti saksi tergolong alat bukti langsung. Disebut alat bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan, diajukan dan ditampilkan dalam proses persidangan secara fisik. Di samping alat bukti langsung, terdapat juga alat bukti tidak langsung. Maksudnya pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, yaitu : persangkaan, pengakuan dan sumpah.  
Adapun dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan kajian pada alat bukti urutan keempat yaitu “pengakuan” untuk memahami bagaimana cara penerapan onspilitsbare aveu (pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan).  Apakah pengakuan berekor  dapat dipecah 
belah , atau bolehkah dipisah-pisahkan? Dan akan dipaparkan secara deskriptif.
B. BEBAN PEMBUKTIAN
Dalam menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan ke persidangan, hakim memerlukan pembuktian terhadap peristiwa yang diajukan para pihak. Hukum pembuktian  menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (burden of proof, burden of producing eviden) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Misalnya, dalam suatu kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan ternyata penggugat tidak dapat membuktikannya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, memerlukan suatu kehati-hatian dan harus adil dalam penerapannya.  Adil, sesuai dengan prinsip fair trial dan tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetapi imparsialitas.  Dalam hal ini hakim harus cukup arif dalam menerapkan asas-asas hukum pembuktian. Dinyatakan dalam Pasal 283 RBg bahwa barangsiapa beranggapan  mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Redaksi Pasal 163 HIR : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata : “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.
Berbicara mengenai beban pembuktian, menyangkut langsung dengan masalah pembagian beban pembuktian. Masalah apa saja yang dibebankan pembuktiannya kepada penggugat, dan bagian mana pula yang menjadi beban tergugat. Supaya tidak terjadi praktik pembebanan yang merugikan salah satu pihak.  
Menurut Yahya Harahap pembuktian  mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana telah dipaparkan di muka.
Menurut Mukti Arto, ada tiga teori pembuktian yaitu : 
a. Teori pembuktian babas, teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.
 b. Teori pembuktian negatif, dalam teori ini hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh undang-undang.
c. Teori pembuktian positif, dalam teori ini diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam undang-undang.
 
C. PENGAKUAN SEBAGAI ALAT BUKTI
Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa “pengakuan” termasuk alat bukti tidak langsung. Bilamana dilihat dari sifat dan bentuknya, pengakuan tidak tepat untuk disebut sebagai alat bukti. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud.  Maka oleh karena itu pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya memang mengandung kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimuat sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR (284 RBg, 1866 KUH Perdata) pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.  Menurut hemat penulis karena itu pula di dalam pasal-pasal tentang jenis alat bukti sebagaimana telah dikutip di atas tidak disebutkan kata bukti di depannya, hanya disebut “pengakuan”, sedangkan alat-alat bukti “surat” dan “saksi” disebut dengan kata  “bukti tertulis (bukti dengan surat)” dan “bukti saksi (bukti dengan saksi)”. Apalagi dalam acara pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari :
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk, dan
- Keterangan terdakwa.
Sedangkan “pengakuan” tidak dikategorikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan pidana di Indonesia. Dalam acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, lebih diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi. Namun tidak mengurangi pentingnya alat bukti surat dalam bentuk pidana tertentu, seperti kasus korupsi, pemalsuan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain sebagainya.
Sekalipun tidak dicantumkan kata “bukti” pada “pengakuan”. Namun dalam ketiga pasal (Pasal 284 RBg, 164 HIR dan 1866 KUH Perdata) dengan tegas menyatakan bahwa pengakuan sebagai salah satu alat bukti yang berada pada urutan keempat, setelah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan dan/atau sebelum alat bukti sumpah yang menduduki urutan yang terakhir (kelima). 
Pengakuan (bekentenis, confession) adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur  dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923-1928 KUH Perdata. 
Pengakuan dapat dibedakan kepada tiga macam  sebagai berikut :
1). Pengakuan Murni (aveu pur et simple) adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita pihak lawan. Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak tergugat, kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan; 
2). Pengakuan dengan Kualifikasi (gequalificeerde bekentenis) adalah pengakuan yang dilakukan oleh tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan; 
3). Pengakuan dengan Klausula (geclausuleerde bekentenis), adalah pengakuan dari tergugat tentang hal pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada hakikatnya adalah pengakuan dengan sangkalan. Akan tetapi bedanya adalah bahwa dalam pengakuan dengan klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnya memebebaskan sebagai dasar penolakan gugatan penggugat. 
D. PENGAKUAN BEREKOR
Mencermati tiga bentuk pengakuan terdahulu, satu di antaranya adalah pengakuan murni, yang sudah diterima secara utuh dan menurut Pasal 311 RBg, Pasal 174 HIR, dan Pasal 1925 KUH Perdata termasuk alat bukti sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan jenis kedua dan ketiga, yaitu pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan berklausula tidak diakui secara utuh, melainkan pengakuan berekor, memiliki keterangan tambahan. Kedua bentuk pengakuan tersebut dikategorikan sebagai Onsplitsbare Aveu (Pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan). Pasal 313 Rbg, Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KUH Perdata masing-masing pasal menjelaskan : Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya (Pasal 313 RBg). Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagiannya saja dan menolak sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berhutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya menyebutkan sesama pengakuan itu beberapa perbuatan yang tidak benar (Pasal 176 HIR). Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah untuk kerugian orang yang melakukannya. Namun hakim leluasa untuk memisah-misah pengakuan itu manakala siberutang di dalam melakukannya, guna membebaskan dirinya, telah memajukan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu (Pasal 1924 KUH Perdata).
Menurut ketentuan RBg, HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya. Pasal 1925 Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.
Menurut Sudikno bahwa terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (onsplitsbare aveu) itu pembuktiannya dibebankan kepada penggugat. Penggugat harus dibebani dengan pembuktian seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan sangkalan terhadap gugatan penggugat. Penggugat harus membuktikan ketidakbenarannya keterangan tambahan dari tergugat. Membuktikan suatu negatif itu sukar, maka penggugat akan membuktikan bagian jawaban tergugat yang merupakan pengakuan. Dan apabila hal ini berhasil dibuktikan oleh penggugat, maka tergugatlah yang harus membuktikan kebenaran keterangan tambahannya. Untuk jelasnya diberikan ilustrasi seperti berikut. A mengadakan perjanjian jual beli dengan B dan menggugat B untuk membayar. B mengakui adanya jual beli tersebut, tetapi dengan keterangan tambahan bahwa B telah membayar. Dalam hal ini A dapat membuktikan bahwa keterangan tambahan dari B tidak benar, yaitu bahwa B tidak membayar. Pembuktian negatif ini sukar dilakukan sehingga A akan memilih mencoba membuktikan adanya perjanjian jual beli yang didalilkan oleh penggugat sendiri dan yang telah diakui oleh B. kalau A berhasil membuktikan hal ini maka B harus membuktikan adanya pembayaran. Jadi hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan (onsplitsbare aveu) kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat. 
Menurut R. Supomo   bahwa Pasal 176 Reglemen Indonesia (selanjutnya ditulis RI) memuat doctrine “onsplitsbaar aveu”, yang bersal dari pasal 1924 BW. Pasal tersebut melarang dipecah belahnya suatu pengakuan sehingga merugikan pihak yang mengaku. Hal  demikian hanya boleh dilakukan, apabila orang yang berutang, dengan maksud untuk membebaskan diri, mengemukakan hal-hal yang terbukti tidak benar. Pasal 176 RI dan Pasal 1924 BW adalah mengenai pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian biasanya dijalankan demikian, bahwa penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang menciptakan suatu hak (rechtscheppende feiten), sedang tergugat diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa yang melenyapkan suatu hak (recht vernietigende feiten).
Pengakuan yang diatur dalam Pasal 176 RI menurut R. Supomo bukan suatu pengakuan yang murni, (bukan aveu pur et simple) melainkan suatu jawaban yang mengandung “pengakuan” sebagian dari hal-hal yang dikemukakan penggugat, sedangkan jawaban itu mengandung pula “penyangkalan” dari hal-hal yang diajukan oleh penggugat yang berisi peristiwa-peristiwa  yang melumpuhkan tuntutan penggugat. Jawaban tergugat memunculkan peristiwa-peristiwa yang menciptakan hak (ontstaansfeiten der rechts betrekking) adalah berlainan dengan gambaran yang diajukan oleh penggugat. Misalnya tergugat mengakui membeli barang yang dijual oleh penggugat, akan tetapi dengan harga  yang lebih rendah dari pada harga yang disebut oleh Penggugat. Pada hakekatnya jawaban tersebut adalah suatu penyangkalan yang beralasan. Pasal 176 melarang kepada hakim untuk menganggap seolah-olah jual beli yang dikemukakan oleh penggugat itu telah terbukti, walaupun sudah diakui oleh tergugat (sudah terbukti oleh “pengakuannya”). Namun dalam hal demikian penggugat mendapat “beban untuk membuktikan jual-beli” sebagaimana tersebut dalam gugatan, karena pengakuan tergugat yang demikian dikategorikan sebagai  pengakuan kualifikasi (gequalificeerde bekentenis).
Demikian halnya dengan pengakuan dengan tambahan suatu clausule (klausul) yang melumpuhkan tuntutan penggugat. Misalnya tergugat mengakui bahwa ia pinjam uang Rp 100 juta dari penggugat, akan tetapi tergugat menambah pengakuannya dengan klausul bahwa tergugat telah membayar lunas uang pinjamannya.
Pengkuan dengan clausule dalam literatur Belanda disebut (geclausuleerde bekentenis). Dengan adanya jawaban demikian hakim tidak boleh menganggap, bahwa “pinjaman uang Rp 100 juta telah terbukti” meskipun adanya pinjaman itu sebenarnya telah terang antara kedua pihak, sedang yang menjadi persengketaan sesungguhnya hanya “soal benar atau tidak pembayaran lunas” pinjaman itu. Dalam hal yang demikian Pasal 176 RI masih mewajibkan kepada penggugat untuk membuktikan adanya pinjaman uang dan jika ia gagal dalam pembuktian itu, tuntutannya akan ditolak oleh hakim. Acara demikian memang aneh, tetapi ini adalah akibat dari politik hukum tentang pembagian beban pembuktian. 
Kemudian, R. Supomo mengutip dua pendapat ahli hukum, pertama yang dikemukakan oleh MR. WYERS bahwa di dalam sistem acara perdata bagi orang-orang Indonesia, doktrin “onsplitsbaar aveu” itu tidak tepat, oleh karena hakim yang aktif dalam sistem tersebut, oleh doktrin tadi dihalangi untuk menyelidiki kebenaran materiil di dalam persengketaan antara kedua pihak. Selanjutnya pendapat MR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia : Sebaiknya hakim dalam menghadapi pengakuan dengan tambahan itu, diberi kebebasan untuk menetapkan seberapa jauh ia akan memberi kekuatan kepada pengakuan tersebut, seperti pengakuan di luar sidang pengadilan (vrij bewijs). 
Menurut Yahya harahap, dilarang melakukan pemisahan antara pengakuan yang satu dengan yang lain, atau pengakuan tidak boleh dipisah-pisah antara yang satu dengan yang lain. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR, Pasal 1924 berbunyi :
Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya. 
Apabila dalam proses pemeriksaan perkara timbul pengakuan berkualifikasi atau berklausul, harus ditegakkan patokan penegakan penerapan beban wajib bukti berdasarkan prinsip yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR maupun berdasarkan ajaran pembebenan menurut kepatutan dengan acuan sebagai berikut  :
1). penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatan, termasuk dalil yang telah diakui pihak tergugat;
2). tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban penggugat membuktikan ketidak benaran bantahan itu;
3). namun dalam ketentuan di atas, tidak mengurangi pembebanan pembuktian berdasarkan asas kepatutan yang reasonable. 
Lebih lanjut, Yahya Harap mengemukakan dua hal dalam masalah ini :
1). Apabila dalil gugatan dan bantahan yang bersamaan dengan pengakuan seimbang atau sama beratnya, hakim bebas menentukan beban wajib bukti secara berimbang;
2). Apabila dalil gugatan dan dalil bantahan yang mengikuti pengakuan tidak seimbang, pembebanan wajib bukti titik beratnya dipikulkan kepada pihak yang lebih ringan atau lebih mudah bobot kesulitan pembuktiannya.
Terlepas dari acuan di atas, yang menjadi dasar penerapan tidak boleh mengubah arti pengakuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan bagi pihak yang memberi pengakuan dengan cara menghilangkan atau menyingkirkan beberapa bagian dari pengakuan itu atau dengan cara memisah pengakuan dengan bantahan.
Larangan onsplitsbaar aveu yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR, menurut Yahya Harap telah menimbulkan akibat hukum : tidak ada yang diakui; oleh karena itu, penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugat, sekalipun telah diakui tergugat.
Ada peristiwa yang tidak termasuk larangan pemisahan pengakuan. Dengan demikian apabila peristiwa yang didalilkan penggugat diakui tergugat, pengakuan itu dapat dipisah dari keterangan tambahan yang berkualifikasi atau klausul, yakni apabila keterangan tambahan itu bersifat membebaskan atau pembebasan dari dalil dan tuntutan gugatan. Ambil contoh A menggugat B untuk membayar utangnya sebesar Rp 100 juta. B mengakui utang itu, tetapi bukan Rp 100 juta, besarnya hanya Rp 50 juta. Klausul seperti itu merupakan bantahan yang bersifat membebaskan tergugat dari tuntutan. Dalam kasus yang demikian Pasal 1924 ayat (2) KUH Perdata memberikan wewenang kepada  hakim untuk memisah pengakuan dari klausul. Cuma pasal ini mengatakan, apabila keterangan yang bersifat pembebasan yang diajukan palsu. Akan tetapi syarat itu dianggap tidak mutlak. Asal keterangan tambahan itu, benar-benar bersifat dan bertujuan membebaskan diri, hakim berwenang melakukan pemisahan. 
Contoh-contoh kasus yang dikemukakan di atas berkaitan dengan kompetensi Peradilan Umum. Namun kasus-kasus dengan onsplitsbaar aveu sering terjadi pada kasus yang menjadi kewenangan Peradilan Agama baik bidang perkawinan, waris,  wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,  shadaqah maupun bidang ekonomi syari'ah. Misalnya dalam bidang perkawinan seperti perkara harta bersama. Untuk jelasnya diberikan ilustrasi seperti kasus posisi A (bekas suami) selaku penggugat, menggugat harta bersama yang dikuasai oleh B (bekas isteri) berupa 25 unit mobil jenis (x). B dalam jawabannya hanya mengakui memiliki mobil 15 unit, yang 10 unit dibantah secara tegas oleh B adalah milik PT. Travel Tanpa Nama. Kemudian, dari 15 unit yang diakui oleh B, 5 unit di antaranya sudah tidak ada lagi, karena sudah disita oleh pihak ketiga (bank), karena A dan B sebelum bercerai atau ketika mereka masih dalam ikatan perkawinan pernah meminjam uang pada bank sebesar Rp 1 Milyar dan BPKB 5 unit mobil tersebut dijadikan agunan (borg). Sejak perkawinan mereka putus, B tidak pernah lagi membayar angsuran kredit dimaksud, yang akhirnya bank mengeksekusi hak tanggungan itu.
Dalam kasus di atas, B mengakui dalil gugatan penggugat dengan suatu tambahan keterangan (jawaban berekor). Maka pengakuan dengan sangkalan B tersebut menurut ketentuan pasal 1924 KUH Perdata dan pasal 176 HIR, tidak dapat  dipisah-pisahkan dan beban pembuktian tetap kepada penggugat. Larangan onsplitsbaar aveu yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR, menurut Yahya Harap telah menimbulkan akibat hukum : tidak ada yang diakui; oleh karena itu, penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugat, sekalipun telah diakui tergugat. Bila penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar ia memiliki 25 unit mobil berupa harta bersama, maka barulah tergugat diwajibkan dengan beban pembuktian atas apa yang disangkalnya. Menurut Yahya Harahap, hal semacam ini tergolong menerapkan beban pembuktian berdasarkan asas kepatutan dan pembebanan pembuktian berimbang. 
Demikianlah, penulis menyadari tulisan yang singkat dan sederhana ini banyak kekurangan, kritik yang konstruktif selalu diharapkan untuk perbaikan ke depan. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca yang budiman, khususnya bagi praktisi hukum (para hakim) dalam melaksanakan tugas pokoknya.   Ketepatan dalam menerapkan beban pembuktian terhadap para pihak yang berperkara dalam proses persidangan merupakan wujud pra-keadilan yang menghantar majelis hakim menjadi  profesional dalam rangka menemukan hukum untuk menjatuhkan putusan akhir dengan keadilan yang proporsional. (Catatan: Tulisan penulis ini telah pernah dimuat dalam Badilag.net beberapa tahun lalu). 
 
 
DAFTAR BACAAN
 
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
 
N.E Algra dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Binacipta, Jakarta, 1983 
 
R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Jakarta, 1977
 
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988
Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
 
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
 

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Banten

Jl. Raya Pandeglang KM.7, Kel. Tembong

Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-  42126

Prov. Banten

Telp: 0254-251485
Fax: 0254-251484

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor