Pengadilan Agama Rangkasbitung Manfaatkan Tiga Program untuk Wujudkan Access to Justice

Pengadilan Tinggi Agama Banten

on . Hits: 31

Pa Rks

Rangkasbitung, 11 Oktober 2021

‘Access to justice’ adalah sebuah cita-cita kolektif dari tiga pilar kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislative dan yudikatif. Secara yuridis termaktub dalam sila ke-lima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam realitasnya, khususnya di Pengadilan Agama, masih banyak masyarakat miskin yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan hukum karena buta akan hukum itu sendiri, ditambah lagi lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau dengan biaya. Masyarakat miskin menghadapi kendala signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga ke pengadilan.

Akibatnya terdapat siklus perkawinan dan perceraian illegal. Pada akhirnya, cukup banyak masyarakat yang tidak bisa memproses perceraian mereka, anak-anak yang tidak memiliki /tidak bisa mengurus akte kelahiran mereka, serta dokumen lainnya.
Dalam sebuah penelitian pada tahun 2007 menjelaskan bahwa 9 dari 10 perempuan kepala keluarga yang disurvei tidak mampu mengakses pengadilan untuk perkara cerai mereka.

Hambatan yang dihadapi adalah masalah finansial yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi ke dan dari pengadilan. Temuan lainnya menyatakan bahwa masyarakat miskin yang tinggal di pelosok yang jauh dari pengadilan menghadapi kendala tingginya ongkos transportasi untuk mengakses pengadilan.

Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan access to justice kepada masyarakat, hal ini terlihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia 2010-2914 yang termaktub dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

RPJM tersebut memasukkan target yang diberlakukan bagi tiap-tiap yurisdiksi peradilan perihal jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang harus diberi akses yang lebih baik terhadap pengadilan Indonesia melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling, penyediaan informasi hukum pada pos bantuan hukum.

Hal ini dipertegas dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan UU ini merupakan agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (access to justice).

Mahkamah Agung sebagai pelaksana keadilan, melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/zitting plaats dan pos layanan hukum (posbakum).

Hal ini terlihat juga dari Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan salah satu komponen utama pada peta jalan reformasi pengadilan Indonesia untuk sepuluh tahun mendatang ini ialah akses terhadap keadilan.

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang merupakan lembaga peradilan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten berusaha memanfaatkan 3 program tersebut untuk memberikan access to justice  kepada masyarakat Kabupaten Lebak Banten. Di antara 3 program tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, berperkara secara Prodeo yaitu proses berperkara di Pengadilan Agama secara cuma-cuma atau gratis.

Program ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat kurang mampu untuk berperkara secara gratis di Pengadilan Agama Rangkasbitung. Pada tahun 2021 PA Rangkasbitung mengalokasikan sekitar untuk 55 perkara yang bisa mendapatkan secara gratis.

Kedua, bantuan melalui Posbakum. Berdasarkan SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Posbakum adalah salah satu ruang yang disediakan di setiap Pengadilan untuk membantu dan membela masyarakat miskin demi mendapatkan keadilan.

Fungsi utama dari Posbakum ini adalah mendapatkan advice hukum, pembuatan surat gugatan/permohonan, masyarakat bisa mendapatkan layanan tersebut dengan datang langsung ke Kantor Pengadilan Agama Rangkasbitung dan bantuan tersebut bisa didapatkan secara gratis atau tanpa pungut biaya.

Ketiga, sidang keliling atau sidang di luar gedung. Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Rangkasbitung telah mencapai target yang ditentukan dengan alokasi anggaran yang ada pada Tahun 2021 ini lebih kurang 22 juta, dan berhasil menyelesaikan 103 perkara.

Dengan demikian ada sekitar 103 orang yang bisa mendapatkan layanan sidang di luar gedung ini, sidang di laksanakan di dua tempat yaitu di Kecamatan Maja dan Kecamatan Malimping. Pada tahun anggaran 2022 nanti anggaran sidang diluar gedung lebih banyak dari tahun 2021, dan hal itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Lebak nantinya dalam mendapatkan access to justice.

Adapun kelebihan sidang di luar gedung ini adalah lebih dekat lokasinya dengan tempat tinggal masyarakat, hemat biaya dan waktu jika mereka harus datang ke Rangkasbitung.

Selain 3 program access to justice tersebut di atas, Pengadilan Agama Rangkasbitung terus berbenah demi memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, seperti meningkatkan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mendaftarkan perkara secara e-court, menerapkan antrian sidang, dan memberikan pelayanan yang bersih dan nyaman kepada masyarakat. (**).

 

Add comment


Security code
Refresh

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama Banten

Jl. Raya Pandeglang KM.7, Kel. Tembong

Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-  42126

Prov. Banten

Telp: 0254-251485
Fax: 0254-251484

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps1 Lokasi Kantor

Web ig face you